Tangerang Selatan | Tajamnews.co.id —
Evaluasi pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026 yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengungkap sejumlah catatan penting. Dari hasil evaluasi, dua persoalan utama mencuat: minimnya sosialisasi kepada masyarakat dan ketimpangan jumlah SMP Negeri antar kecamatan.
Kegiatan evaluasi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari perwakilan sekolah SD dan SMP, Kementerian Agama, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), Komisi II DPRD, hingga Inspektorat.
Kepala Dindikbud Tangsel, Deden Deni, menegaskan bahwa evaluasi dilakukan untuk memastikan pelaksanaan SPMB berjalan lebih baik dan transparan di tahun mendatang.
“Semua pihak ikut mengevaluasi jalannya SPMB. Ada beberapa catatan penting yang akan menjadi bahan perbaikan ke depan,” ujarnya saat kunjungan ke SMPN 6 Kota Tangsel, Jumat (3/10).
Salah satu catatan krusial yang muncul adalah kurangnya sosialisasi informasi SPMB kepada masyarakat. Meski Dindikbud telah melakukan sosialisasi di setiap kecamatan, masih banyak warga yang belum menerima informasi secara lengkap.
“Ke depan, sosialisasi harus lebih awal, lebih masif, dan lebih luas jangkauannya. Termasuk dengan memaksimalkan media sosial agar orang tua tidak kebingungan,” ungkap Deden.
Di sisi lain, pemerataan daya tampung SMP Negeri juga menjadi sorotan. Ketimpangan jumlah sekolah negeri antar-kecamatan dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan akses pendidikan.
“Ada kecamatan yang punya lima SMP Negeri, ada yang tiga, ada yang dua. Ini jadi bahan perencanaan ke depan. Pemko sudah merencanakan pembangunan tujuh SMP baru dalam lima tahun masa kepemimpinan Pak Wali,” jelasnya.
Rencana pembangunan tersebut diharapkan dapat mengurai persoalan klasik tahunan dalam penerimaan siswa baru: rebutan kursi di sekolah negeri favorit.
Selain itu, Deden mengungkapkan adanya wacana dari Kementerian Pendidikan terkait jalur prestasi yang kelak akan menilai kemampuan akademik melalui tes, bukan hanya nilai rapor. Namun kebijakan itu masih menunggu keputusan resmi dari pusat.
“Kalau soal sistem online, alhamdulillah tahun ini berjalan lancar tanpa kendala. Kami sudah siapkan koordinasi dengan Diskominfo sejak awal,” tambahnya.
Meski Dindikbud menyebut pelaksanaan tahun ini lebih baik dibanding sebelumnya, hasil evaluasi menunjukkan masih ada pekerjaan rumah besar: memastikan setiap anak mendapat akses pendidikan yang merata dan setiap orang tua memperoleh informasi yang benar.
Dengan demikian, evaluasi SPMB bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan tolak ukur komitmen Tangsel dalam mewujudkan pemerataan pendidikan yang adil dan transparan.
(Lentini Krisna Prananta Sembiring, SE)
