Tangerang Selatan | Tajamnews.co.id —
Langkah tegas Wali Kota Tangerang Selatan dalam menindak aparatur sipil negara (ASN) yang melanggar disiplin mendapat apresiasi dari Komisi I DPRD Kota Tangsel.
Ketua Komisi I, Ledy M P Butar-Butar, menyebut kebijakan pemecatan terhadap ASN yang sering bolos kerja sebagai bukti komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan aturan dan menjaga marwah birokrasi.
> “Kami mendukung langkah Wali Kota untuk menertibkan ASN yang tidak taat aturan. Ini penting demi menegakkan kedisiplinan di lingkup Pemko Tangsel,” tegas Ledy.
11 ASN Dipecat, Disiplin Jadi Ujian Aparatur
Sebanyak 11 ASN Pemko Tangerang Selatan resmi diberhentikan karena kedapatan berulang kali tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah.
Kebijakan ini dinilai sebagai upaya konkret pemerintah dalam menegakkan kedisiplinan dan profesionalisme aparatur negara.
Menurut Ledy, ASN seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat dalam hal ketaatan, etika kerja dan tanggung jawab pelayanan publik.
> “ASN adalah abdi negara. Mereka dituntut untuk disiplin, profesional dan mematuhi aturan,” ujarnya.
Ia berharap langkah tegas tersebut menjadi peringatan dan momentum perbaikan kinerja ASN ke depan, agar pelayanan publik semakin cepat, ramah dan komunikatif.
Kedisiplinan Harus Dibangun Bersama Sistem
Politisi PDI Perjuangan itu menilai, ketegasan pimpinan daerah harus diimbangi dengan sistem kerja yang efektif, transparan dan berbasis pembinaan.
> “Kinerja baik bukan hanya soal hadir di kantor, tapi juga tentang bagaimana pelayanan diberikan dengan cepat dan ramah.
Sistem kerja juga harus diperbaiki agar birokrasi lebih efisien,” jelasnya.
Ledy menegaskan pentingnya keseimbangan antara ketegasan dan pembinaan.
Menurutnya, Pemko sebaiknya tetap melakukan pendekatan persuasif terlebih dahulu sebelum menjatuhkan sanksi berat, untuk memastikan akar masalah ASN yang melanggar.
> “Kalau masih bisa dibina, tentu lebih baik dibina. Tapi kalau pelanggaran sudah berulang, sanksi tegas harus ditegakkan,” tambahnya.
Good Governance Dimulai dari Disiplin ASN
Langkah ini, lanjut Ledy, sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), di mana keseimbangan antara kedisiplinan, transparansi dan pembinaan menjadi dasar reformasi birokrasi.
> “ASN adalah tulang punggung pelayanan publik. Jika disiplin dan sistem berjalan seimbang, masyarakat akan merasakan langsung kehadiran pemerintah yang benar-benar melayani,” tuturnya.
Ledy optimistis, kinerja ASN di Kota Tangsel akan semakin meningkat bila sistem pengawasan dan pembinaan diperkuat.
> “Kalau disiplin dan sistem sama-sama diperbaiki, saya yakin pelayanan publik di Tangsel bisa makin berkualitas,” pungkasnya.
(Lentini Krisna Prananta Sembiring, SE)
