Langkat | Tajamnews.co.id —
Ratusan tenaga kesehatan (nakes) R4 paruh waktu Kabupaten Langkat tak kuasa menahan tangis haru saat mereka berbondong-bondong menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati Langkat H Syah Afandin, SH, di halaman Kantor Bupati Langkat, Selasa (7/10/2025).
Namun di balik momen emosional itu, tersimpan kisah panjang perjuangan dan tarik ulur kebijakan akhirnya berbuah manis bagi lebih dari 700 nakes di daerah ini.
Selama bertahun-tahun, para tenaga kesehatan paruh waktu di Langkat hidup dalam ketidak pastian. Mereka bekerja penuh dedikasi di puskesmas, rumah sakit daerah dan fasilitas kesehatan terpencil tanpa jaminan status atau kepastian kesejahteraan.
Forum Tenaga Kesehatan R4 Paruh Waktu dipimpin Muliyana Sitepu (Puskesmas Sei Bamban), Susilawati (Puskesmas Beras Basah) dan Yusuf (Puskesmas Secanggang) menjadi motor advokasi penerus perjuangan nasib rekan-rekannya.
“Berkat perjuangan Bapak Bupati, kami akhirnya diterima menjadi PPPK. Ini bukan sekadar status, tapi pengakuan atas pengabdian kami selama ini,” ungkap Muliyana penuh haru saat menyerahkan lukisan simbolik kepada Bupati Langkat.
Kebijakan pengangkatan ratusan nakes R4 menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dinilai sebagai langkah konkret pemerintah daerah dalam menuntaskan persoalan klasik tenaga honorer di sektor kesehatan.
Langkah ini juga menjadi tindak lanjut atas instruksi nasional reformasi tenaga non-ASN di lingkungan pemerintahan sebelum tenggat 2025.
Bupati Langkat Syah Afandin, didampingi Sekda Amril, Kepala BPKAD DM Iskandarsyah, Kadis Kominfo Wahyudiharto dan Kabag Tapem M Nawawi, menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar hadiah politik, melainkan hasil perjuangan administrasi panjang penuntut koordinasi lintas lembaga.
“Saya tahu perjuangan para tenaga kesehatan tidak mudah. Banyak di antara kalian yang sudah mengabdi puluhan tahun di pelosok daerah. Pemerintah harus hadir memberi kepastian dan penghargaan atas dedikasi itu,” ujar Afandin.
Ia juga mengingatkan agar perubahan status tidak mengubah semangat pelayanan.
“Status boleh berubah, tapi semangat pengabdian jangan padam. Teruslah bekerja dengan hati, karena masyarakat sangat membutuhkan tenaga kesehatan ramah dan menyelamatkan,” pesan Bupati.
Latar Kebijakan & Signifikansi
Kebijakan ini merupakan bagian dari proses sinkronisasi antara data honorer daerah dengan sistem nasional milik KemenPANRB dan BKN. Langkat termasuk salah satu dari sedikit kabupaten di Sumatera Utara berhasil memperjuangkan seluruh nakes R4 paruh waktunya untuk lolos seleksi PPPK tanpa konflik administratif.
Langkah Pemkab Langkat ini menjadi preseden penting, sekaligus memperlihatkan efektivitas komunikasi birokrasi antara pemerintah daerah dan pusat.
Sumber internal Pemkab menyebutkan, beberapa daerah lain masih terkendala verifikasi masa kerja dan penyesuaian formasi, membuat ribuan tenaga honorer belum terserap hingga kini.
Makna Sosial & Humanis
Peristiwa di halaman Kantor Bupati itu bukan hanya seremoni, tetapi simbol dari pergeseran paradigma: bahwa pemerintah daerah mulai menempatkan tenaga lapangan terutama sektor kesehatan sebagai aset strategis, bukan sekadar pelengkap sistem birokrasi.
Tepuk tangan, pelukan dan air mata bahagia mengiringi acara menjadi gambaran nyata hubungan emosional antara pemerintah dan para pengabdi di lini depan pelayanan publik.
Afandin menutup acara dengan pernyataan penuh makna:
“Hal kita lakukan hari ini bukan memberi hadiah, tapi mengembalikan hak orang-orang yang telah lama berjuang untuk warga.”
Dengan langkah ini, Kabupaten Langkat mencatatkan diri sebagai daerah tidak hanya berani mengambil keputusan strategis, tetapi juga menegaskan bahwa penghargaan terhadap pengabdian adalah bentuk paling nyata dari pemerintahan berkeadilan.
(Lentini Krisna Prananta Sembiring, SE)
