Sumut - tajamnews.co.id
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diminta untuk aktif mengelola Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR). Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, **Achmad Yazid Matondang**, mengatakan seluruh OPD wajib mengelola pengaduan masyarakat melalui SP4N LAPOR sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2016. Menurutnya, pengelolaan pengaduan yang baik menjadi indikator hadirnya negara dalam pelayanan publik.
Ia menjelaskan, penerapan SP4N LAPOR bertujuan merealisasikan kebijakan *no wrong door policy*, yakni memastikan setiap aduan masyarakat yang masuk dapat ditangani tanpa saling lempar kewenangan antarinstansi. Dengan sistem tersebut, masyarakat memiliki akses yang mudah untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun laporan terkait pelayanan publik.
“Melalui SP4N LAPOR, setiap aduan yang masuk diharapkan dapat ditangani secara cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik oleh penyelenggara pelayanan publik,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima di **Medan**, Jumat (13/2/2026).
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pengaduan masyarakat merupakan bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah. Dari laporan tersebut, Pemprov Sumut dapat mengetahui kelemahan pelayanan, memahami kebutuhan masyarakat, serta mendorong lahirnya inovasi baru guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah **Sumatera Utara**.
