Ssumut -- tajamneewss.co.id
Pernyataan tersebut disampaikan Erni saat menerima aksi unjuk rasa yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sumatera Utara (USU) di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (15/6/2026).
Di hadapan para mahasiswa, Erni menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan akan menjadi perhatian serius DPRD Sumut, termasuk dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG yang belakangan menjadi sorotan publik.
"Kami akan mengawal, memantau, dan meminta aparat penegak hukum untuk segera menyelidiki persoalan ini. Baik Polda Sumut maupun Kejaksaan Tinggi Sumut harus menindaklanjuti jika memang ditemukan indikasi pelanggaran," ujar Erni.
Ia mengatakan DPRD Sumut tidak hanya menerima aspirasi mahasiswa secara seremonial, tetapi juga akan menindaklanjutinya melalui mekanisme resmi lembaga legislatif. Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah menerbitkan rekomendasi tertulis kepada instansi terkait hingga ke tingkat nasional.
"Kami akan menyampaikan rekomendasi tersebut melalui surat resmi DPRD Provinsi Sumatera Utara agar aspirasi ini mendapat perhatian dan tindak lanjut yang konkret," katanya.
Menurut Erni, setiap aspirasi masyarakat yang masuk ke DPRD memiliki prosedur administrasi yang harus dilalui. Namun, khusus untuk tuntutan yang disampaikan BEM USU, proses tersebut akan dipercepat sebagai bentuk respons terhadap isu yang dinilai mendesak.
Ia menjelaskan bahwa tim humas DPRD Sumut akan segera menyiapkan dokumen aspirasi untuk ditandatangani sebelum dikirimkan kepada pihak-pihak terkait, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
"Hari ini juga dokumen aspirasi akan disiapkan untuk saya tanda tangani. Setelah itu akan langsung kami kirim melalui surat elektronik dan disusul surat resmi," ucapnya.
Erni juga meminta para mahasiswa untuk bersabar menunggu proses tindak lanjut tersebut. Ia memastikan DPRD Sumut memiliki komitmen dalam mengawal berbagai aspirasi masyarakat hingga sampai ke pemerintah pusat.
Sebagai bentuk transparansi, DPRD Sumut juga akan menyerahkan bukti pengiriman maupun bukti penerimaan surat kepada perwakilan mahasiswa agar proses pengawalan aspirasi dapat dipantau bersama.
"Kami akan memberikan bukti bahwa surat tersebut benar-benar telah dikirim dan diterima. Ini bentuk keseriusan kami dalam mengawal aspirasi yang disampaikan mahasiswa," tuturnya.
Melalui langkah tersebut, DPRD Sumut berharap berbagai dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat diusut secara transparan dan sesuai ketentuan hukum, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut tetap terjaga.
