Binjai | Tajamnews.co.id —
Sebuah proses pemulangan anak asal Papua Tengah dari Kota Binjai membuka babak baru dalam kerja sama lintas daerah untuk perlindungan anak di Indonesia. Di balik langkah sederhana yang tampak seperti “penjemputan biasa”, tersimpan cerita panjang tentang tanggung jawab, kepedulian, dan koordinasi antar pemerintah daerah dalam memastikan hak tumbuh kembang anak terpenuhi.
Plt. Kepala Dinas P3AM Kota Binjai, Joner Lumban Toruan, S.Sit., M.Kes., bersama Kadis Sosial Kota Binjai, Triono Julimawardi, S.Sos., M.AP., melalui Kepala UPTD PPA Kota Binjai, Atika Meiruliza, S.Psi., menyambut langsung kedatangan Kadis Sosial, Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Papua Tengah, Roni Misikmbo, di Kota Binjai, Rabu (8/10/2025).
Misi utama kedatangan rombongan Papua Tengah adalah penjemputan seorang anak asal Nabire, yang telah lebih dari setahun tinggal di Kota Binjai. Selama masa tersebut, anak ini mendapatkan pengasuhan dan perlindungan penuh dari Dinas P3AM serta masyarakat sekitar.
Namun, hasil assessment psikologis dan sosial menunjukkan bahwa anak tersebut kini telah beranjak remaja dan dinilai lebih tepat untuk kembali ke lingkungan keluarganya di daerah asal.
“Keputusan ini bukan pemutusan hubungan emosional, tetapi bagian dari pemenuhan hak anak untuk tumbuh bersama keluarga biologisnya,” ujar Atika Meiruliza.
Sementara itu, Roni Misikmbo, Kadis Sosial Papua Tengah, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Binjai dan seluruh pihak yang telah memberikan perhatian serta perawatan penuh kasih selama proses pengasuhan.
“Kami berterima kasih atas kepedulian warga Binjai. Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang,” ungkapnya.
Kasus ini menjadi cermin koordinasi yang efektif antar daerah dalam pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Proses ini memperlihatkan bagaimana peran aktif pemerintah daerah, tenaga sosial, dan masyarakat bisa memastikan anak-anak yang kehilangan pengasuhan tetap mendapatkan haknya.
Meski demikian, sejumlah pemerhati sosial menilai bahwa kasus seperti ini menunjukkan masih adanya celah dalam mekanisme pelacakan asal-usul anak lintas daerah. Sistem nasional yang kuat dinilai dibutuhkan agar setiap anak terlantar, korban kekerasan, atau yang terpisah dari keluarga dapat teridentifikasi cepat dan terlindungi secara berkelanjutan.
Kisah pemulangan anak Papua ini menegaskan satu pesan: perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab satu instansi atau daerah, tetapi kerja bersama seluruh anak bangsa.
(Lentini Krisna Prananta Sembiring, SE)
