Sumut - tajamnews.co.id
Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, angkat bicara terkait pernyataan mantan Direktur DJKA Kemenhub, Danto, dalam persidangan kasus dugaan korupsi proyek perkeretaapian di Medan.
Dalam sidang tersebut, Danto mengaku pernah diperintahkan oleh Budi Karya Sumadi untuk mengumpulkan dana yang disebut akan digunakan dalam Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumatera Utara.
Menanggapi hal itu, Bobby meminta agar tudingan tersebut disertai bukti yang jelas. Ia juga mempertanyakan kejelasan waktu terkait dugaan tersebut, termasuk kapan pelaksanaan Pilgub Sumut yang dimaksud.
Menurut Bobby, pernyataan di persidangan seharusnya dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti konkret, bukan sekadar pengakuan. Ia juga menyinggung bahwa jadwal resmi Pilgub ditetapkan oleh KPU, sehingga perlu dipastikan kesesuaian waktu antara dugaan korupsi dan agenda politik tersebut.
Sebelumnya, dalam sidang di Pengadilan Negeri Medan, Danto mengungkapkan bahwa dirinya mengumpulkan dana dari sejumlah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan kontraktor. Dana tersebut, menurutnya, dikumpulkan atas arahan untuk kepentingan politik, termasuk Pilpres dan Pilkada Sumut.
Kasus ini merupakan bagian dari perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api di wilayah DJKA Sumatera Utara periode 2021–2024, yang saat ini tengah disidangkan dengan menghadirkan sejumlah saksi, termasuk pejabat dan pihak terkait lainnya.
